Posted in
arsitektural,
borneo,
ekspose
PONTIANAK - Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalbar bertekad memantapkan pranata keprofesian dan terus berusaha menyempurnakan peraturan dan pranata keprofesian dengan seluruh semangat untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan daerah bersama-sama pihak pemerintah. Selain itu, secara insidentil, tetap memberikan masukan dan gagasan-gagasan kepada pemerintah kota (Pemkot) dan kabupaten dalam mengatasi berbagai masalah penatan dan perencanaan."Hal ini merupakan salah satu program kerja sesuai hasil rumusan Rakerda IAI Kalbar, yang berlangsung Sabtu (4/3) di Pontianak," jelas Ketua IAI Kalbar, Ir Edi Rusdi Kamtono IAI kepada AP Post, Rabu (7/3). Diungkapkan, dalam Rakerda, IAI akan mensosialisasikan UU Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi dan PP Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 kepada pemkot dan kabupaten, untuk mendorong penerbitan perda. "Yang penting lagi, perlu dimasyaratkan penggunaan tenaga arsitek, terutama yang sudah mempunyai sertifikat asosiasi, melalui mekanisme IMB, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anggota IAI," ujarnya.
Menurut Edi, sejak diberlakukannya UUJK Nomor 18/1999 dan PP Nomor 28, 28 dan 30 Tahun 2000, IAI Kalbar akan segera melakukan audiensi dengan pihak Pemkot/Kabupaten serta mensosialisaskannya melalui media dan DPRD. Untuk itu, tentunya IAI Kalbar perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan profesialisme, kemampuan diri dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk dapat secara sejajar diakui dan diterima keberadaannya, baik di lingkungan lokal, regional, nasional dan internasional. Berkaitan itu, dalam Rakerda tersebut ada tujuh anggota IAI Kalbar yang dikatagorikan profesional dan berhak menyandang IAI dibelakang namanya. Ketujuh anggotanya itu adalah Ir. Veronica IAI, Ir. Anna Widjajanti IAI, Ir. Pedi Natasuwarna IAI, Ir. Yusran A Rasyid BE IAI, Ir. Otong Suharma IAI, Ir. Dionisius Endy V IAI, dan Ir. Y Trisna Ibrahim IAI. (mzr)
Pontianak Post, Kamis 8 Maret 2001
Postingan
